Menanggapi isu tersebut, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir mengaku, memang terjadi masalah terkait pemilihan rektor di beberapa perguruan tinggi negeri (PTN). Namun dia menegaskan, jika terjadi suap, maka jangan ragu untuk dilaporkan ke pihak kepolisian atau kejaksaan.
Kalau ada penyuapan silakan lapor polisi dan kejaksaan supaya ditangkap. Karena ini menimbulkan kegaduhan yang tidak baik," ucapnya dalam konferensi pers di Kemristekdikti, Jakarta, Sabtu (15/10/2016).
Nasir menjelaskan, dalam pemilihan rektor suatu PTN, pihaknya akan melakukan check and balance kepada tiga kandidat yang sudah dipilih kampus. Hal tersebut dilakukan supaya rektor yang sudah sah dilantik tidak cacat hukum atau moral.
Yang dilakukan oleh Ombudsman harus diinvestigasi. Anggota senat diperiksa, kalau terbukti dipolisikan. Perguruan tinggi harus bersih dari praktik tersebut. Sedangkan kementerian harus tegak, bahkan calon rektor tidak boleh bertemu dengan saya supaya tidak ada pendekatan," paparnya.
Sedangkan Dirjen Kelembagaan Iptek Dikti Kemristekdikti, Patdono Suwignjo menambahkan, dalam pemilihan rektor PTN, menteri memiliki suara 35 persen, sedangkan senat atau Majelis Wali Amanat (MWA) punya suara 65 persen. Menurut dia, jika pihak senat atau MWA telah sepakat dan tidak ada masalah, maka suara menteri tak ada pengaruhnya.
Kalau kampus sudah sepakat, kan sudah 65 persen, jadi menteri tak perlu ikut-ikut karena suaranya tidak pengaruh lagi. Misalnya di UGM, ITB, Unair, Politeknik Samarinda itu semua sudah sepakat," terangnya.
Senada dengan Patdono, Sekretaris Jenferal (Sekjen) Kemristekdikti, Ainun Naim mengatakan, peran kementerian ada pada tahap pemilihan akhir. "Kementerian tak ikut penjaringan dan penyaringan. Kami mengawasi melalui lembaga penilaian mutu dan inspektorat jenderal secara sistematis," simpulnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar